Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar memberikan keterangan usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Mataram, NTB. Foto: Agung/rni

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI memantau perkembangan kondisi ekonomi, dan permasalahan yang terjadi pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menjelaskan, Komisi XI DPR RI mengunjungi NTB terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, termasuk dana yang ditransfer ke NTB.

“Komisi XI bersama seluruh mitra kerja melakukan rapat kerja, terkait untuk NTB. Jadi yang pertama akibat dampak gempa kemarin, dari sisi mengkoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Yang kedua recovery kepada korban sudah dimulai, tetapi tetap membutuhkan proses dan waktu,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Mataram, NTB, Kamis (14/2/2019).

Dalam pertemuan yang dihadiri BI, OJK, BPS, Perbankan PT. Askrindo, Perum Jamkrindo, Kanwil Kementerian Keuangan, Kanwil BPK, Kanwil BPKP, Pemerintah Provinsi NTB, Willgo memastikan bahwa hal ini ini merupakan atensi khusus DPR RI dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB melalui sektor pariwisata, perdagangan, dan partanian.

Berdasarkan pantauan Willgo, salah satu kendala pada sektor pariwisata yang harus segera dicarikan solusinya, yakni tarif tiket yang semakin meroket dan kebijakan bagasi berbayar. Akibat mahalnya tarif tiket pesawat, sehingga beberapa penerbangan pun membatalkan atau meniadakan penerbangan. Imbasnya, frekuensi penerbangan berkurang. Sedangkan masalah bagasi berbayar ini juga berdampak merosotnya omset UMKM masyarakat NTB, yang mana memproduksi souvenir, barang, makanan, dan sebagainya.

“Fakta-fakta di lapangan yang ini juga harus menjadi kajian secara nasional. Solusinya adalah pemerintah harus segera mempertimbangkan agar industri penerbangan agar bisa mereduksi harga tiketnya dan bagasi berbayar. Tapi yang jelas harus ada insentif kepada industri penerbangan, sehingga mereka bisa lebih murah,” saran legislator Partai Gerindra itu.

Sektor perbankan juga harus tetap mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha rakyat UMKM terutama yang terkait dengan industri pariwisata. “OJK harus lebih berperan lagi agar KUR ini lebih banyak kepada sektor mikro dan sektor kecil. Tidak hanya kepada sektor retail terutama pada sektor perdagangan, tapi juga bisa mendorong sektor pertanian, sektor produksi, dan juga sektor industri kreatif,” imbuh legislator dapil NTB itu. (as/sf)